Selasa, 10 April 2012

Politik dan Strategi



MAKALAH
SOFTSKILL
TENTANG
POLITIK DAN STRATEGI






NAMA   : REFFLY APRILIANDO
NPM      : 15210698
KELAS  : 2EA08







KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini berisi tentang politik dan strategi dengan menjelaskan pengertian sistem polotik dan apa saja yang ada didalam sistem politik serta menjelaskan sistem konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia mulai dari lembaga-lembaga pemerintah.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan mudah dipahami jadi pembaca lebih mengerti isi dari makalah tersebut. Saya hanya manusia biasa yang tidak selalu benar maka mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kekurangan dari makalah ini. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih.














DAFTAR ISI
Kata Pengantar                                                                                                           2
Daftar Isi                                                                                                                     3
BAB I
Pendahuluan                                                                                                               4
BAB II: Pembahasan
1.    Sistem Konstitusi                                                                                                         5
2.    Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia                                                          9
BAB III: Penutup
Kesimpulan                                                                                                                 15
Daftar Pustaka                                                                                                                        16


















BAB I
PENDAHULUAN
1.       Latar belakang
Makalah ini menjelaskan point-point yang ada didalam politik dan strategi yang ada di Indonesia seperti menjelaskan sistem konstitusi dan macam-macam konstitusi dan menjelaskan sistem politik yang ada di Indonesia serta menjelaskan ketatanegaraan di Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.


2.       Rumusan Masalah
a.       Apa yang dimaksud sistem konstitusi
b.      Pemahaman tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia


3.       Tujuan
a.       Menjelaskan maksud sistem konstitusi
b.      Menjelaskan pengertian sistem politik dan ketatanegaraan yang di Indonesia
















BAB II
POLITIK DAN STRATEGI

1.      SISTEM KONSTITUSI

1.1  Istilah dan Pengertian Konstitusi
Secara historis, istilah konstitusi telah lama dikenal yaitu sejak Zaman Yunani Kuno. Diduga „Konstitusi Athena‟ yang ditulis oleh seorang Xenophon (abad 425 SM) merupakan konstitusi pertama. Konstitusi Athena dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga pula bahwa pemahaman orang tentang apa yang diartikan Konstitusi, sejalan dengan pemikiran orang-orang yunani kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato, dalam bukunya  Politea atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara atau hukum, dan bukunya Nomoi atau undang-undang, danjuga tulisan Aristoteles dan bukunya Politica yang membicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).
Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa  politea diartikan sebagai  konstitusi, sedangkan  nomoi adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah tersebut adalah bahwa  Politea mengandung kekuasaan lebih tinggi daripada nomoi, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak bercerai berai. Dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan  Respublica Contituere. Sehingga lahirlah semboyan yang berbunyi “Pricep Legibus Solutus est, Salus Publica Supreme lex” yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur negara, oleh karena itu adalah satusatunya pembuat undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani Purba, baru diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.
Pendapat Wirjono Prodjodikoro  mengenai konstitusi sebagai berikut: istilah konstitusi berasal dari kata kerja  Constituer (bahasa Perancis) yang berarti membentuk, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar  yaitu negara.
Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar (grond=dasar,  wet=undangundang). Di Jerman istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang juga berarti undang-undang dasar (grund=dasar dan  gesetz=undangundang). Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah  fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari dua
pengertian bisa dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah
negara.
E.C.S Wade mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah “a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs” (naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut).
Dalam terminologi fiqh siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan dustur, yang pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dustur dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar (dustur) ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.
Dari berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan.
Negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, konstitusi ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan undang-undang dasar dan yang tidak tertulis, atau dikenal juga  dengan konvensi.
Dalam perkembangannya, ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Herman Heler. Ia mengatakan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan  politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni  die geschreiben verfassung atau konstitusi yang tertulis (Malian, 2001: 14).

1.2 Pembagian Dan Klasifikasi Konstitusi
Carl Schmitt dan K.C.Wheare dalam bukunya "Verfassungslehre" membagi konstitusi dalam empat bagian antara lain: (1) Konstitusi absolut (Absolut Begriff der Verfassung) (2) Konstitusi relatif (relative begriff der Verfassung); (3) Konstitusi positive (positive begriff der verfassung); dan (4) konstitusi ideal (ideal begriff der verfassung)

a. Konstitusi Absolut
Konstitusi dalam arti absolut memiliki makna bahwa:
Ø  Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup seluruh bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara.
Ø  Konstitusi sebagai bentuk negara dalam arti keseluruhan (Sein Ganzheit). Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarki. Sendi demokrasi adalah identitas sedangkan monarki adalah reprenstasi. 
Konstitusi sebagai faktor integrasi. Faktor integrasi ini sifatnya abstrak dan fungsional. Abstrak misalnya hubungan antara bangsa dan negara dan lagu kebangsaan, bahasa persatuannya, bendera sebagai lambang kesatuan dll. Sedangkan fungsional karena tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, pembentukan kabinet, suatu diskusi atau debat dalam politik pada negara-negara liberal, mosi yang diajukan oleh DPR baik sifatnya menuduh atau tidak percaya dsb.
Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi konstitusi ini merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku dalam suatu negara.
b. Konstitusi Relatif
Konstitusi dalam arti Relatif, maksudnya sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam suatu masyarakat. Golongan itu terutama adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Dalam arti relatif ini konstitusi dibagi dalam dua pengertian antara lain: (1) Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal; dan (2) Konstitusi sebagai tuntutan dalam arti formal tertulis. Berhubung agar hak-haknya tidak dilanggar oleh penguasa pengertian ini maka timbul pengertian konstitusi dalam arti materiil.

c. Konstitusi Positif
Menurut Carl Schmitt, konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai putusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan undang-undang dasar Weimar tahun 1919 yang menentukan nasib seluruh rakyat Jerman, dengan mengubah stelsel monarki menjadi sistem pemerintahan parlementer. Menurut Kusnardi dan Harmaily, pengertian ini dihubungkan dengan pembentukan UUD 1945, bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945 adakah konstitusi dalam arti positif.

d. Konstitusi Ideal
Disebut konstitusi dalam arti ideal karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal yaitu sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Cita-cita lahir sesudah revolusi Perancis yang menjadi tuntutan dari golongan tersebut agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

1.3 Nilai Konstitusi
Dalam praktek ketatanegaraan, adakalanya suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku sesuai yang dikehendaki, hal ini dapat disebabkan ada salah satu atau beberapa isi dari konstitusi tidak dijalankan atau hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi. Tiga nilai suatu konstitusi, yaitu :
1.      Nilai Normatif
Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusi benar-benar secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Dengan kata lain bahwa konstitusi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan pemerintah.
2.      Nilai Nominal
Nilai Nominal diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal konstitusi. Contoh: ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan tidak berlaku lagi karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tugasnya hanya dalam masa peralihan dan badan itu sendiri sudah tidak berlaku lagi sekarang. Meskipun ketentuan itu tidak dicabut tidak berarti masih berlaku terus secara efektif
3.      Nilai Semantik
Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja. Meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik, pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak yang berkuasa (dalam arti negative). Contoh UUD 1945 yang berlaku pada masa orde lama. UUD 1945 pada waktu itu berlaku secara hukum tetapi dalam praktek berlakunya hanya untuk kepentingan penguasa saja, dengan dalih untuk melaksanakan UUD 1945, sedangkan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penguasa.

1.4 Sifat Konstitusi
Secara umum suatu konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain, formil dan materiil, tertulis dan tidak tertulis serta flexible (luwes/supel) dan rigid (kaku).
a.       Formil dan Materiil
Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misal UUD 1945. Konstitusi materiil adalah suatu konstitusi jika orang melihatnya dari segi isinya. Isi dari konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara karena itu untuk membuat konstitusi diperlukan suatu prosedur yang khusus.
b.      Flexible (flexible conctitution) dan Rigid (rigid conctitution)
Menurut James Bryce, konstitusi dikatakan flexible apabila memiliki ciri-ciri pokok: (1) Elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah; dan (2) Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim untuk menentukan suatu konstitusi bersifat flexible atau rigid dapat dipakai ukuran sebagai berikut: (1) Cara mengubah konstitusi; dan (2) Apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti pekembangan zaman (dinamisasi). 

















2.      SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

2.1  Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

2.2  Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

2.3  Ketatanegaraan Indonesia
Sebagai buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan for¬mat kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembagalembaga negara yang ada. Bahkan ada pula organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan UUD 1945. Dewan Pertimbangan Agung yang sebelumnya diatur dalam Bab VI Pasal 16 ditiadakan dari naskah UUD 1945. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada, seperti Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24C serta menurut ketentuan Pasal III Aturan Peralihan.

Amandemen UUD 1945 menghasilkan pergeseran, perubahan, dan penambahan pasal-pasal. Semula UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan berubah menjadi 20 Bab, 37 Pasal (bila dihitung jumlah seluruhnya 73 Pasal), 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Konsekuensinya, walaupun tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis, namun tujuh kunci pokok tersebut ikut mengalami per¬ubahan. Meskipun demikian, secara kajian akademis tujuh kunci pokok tersebut masih relevan dan penting dalam pembahasan mengenai Batang Tubuh UUD 1945 sehubungan dengan tetap kuatnya pasal-pasal lama menjadi bagian dari UUD 1945
Hasil Amandemen. Ketujuh Kunci Pokok itu adalah: 
·         Indonesia lalah Negara Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Ini berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam suatu rechtsstaat, kekua¬saan juga ada tetapi sumbernya atau dasarnya bukan kekuasaan itu sendiri melainkan hukum. Itu sebabnya negara tidak berdasar atas kekuasaan belaka sebagaimana halnya terdapat dalam suatu negara kekuasaan. Prinsip sistem di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya juga sejalan dan merupakan pelaksana dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita hukum (rechtsidef) yang menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 dan hukum dasar yang ridak tertulis. Yang dimaksud dengan negara hukum bukan hanya negara berdasarkan hukum dalam arti formal, yaitu sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk pelanggaran dan ketidakadilan, melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti material, yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

2.4 Kelembagaan Negara
Di samping mengandung semangat dan perwujudan pokok pikiran di dalam Pembukaannya, UUD 1945 juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasalnya. Sebagian dari pasal itu berisi tentang kedudukan, wewenang, tugas, dan hubungan antar lembaga negara. Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa "MPR ialah penyelenggara negara yang tertinggi....", kemudian dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/ 1978 disebutkan bahwa MPR ialah lembaga tertinggi negara sedangkan lembaga tinggi negara terdiri atas BPK, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Berdasarkan hasil Sidang Tahunan 2002, DPA ditiadakan, kedudukan Presiden sejajar dengan MPR dan DPR serta dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi:
Bagan lembaga Negara 
a.       Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 orang anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR dan anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Hal-hal mengenai MPR diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 dan 3. 
Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain:
1.      Mengubah dan menetapkan UUD;
2.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu);
3.      Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
4.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau ridak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5.      Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; serta 
6.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
Di samping tugas dan wewenang, anggota MPR memiliki hak:
1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD
2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
3. Hak imunisasi
4. Hak protokoler
5. Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota Negara
b.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Hal-hal mengenai DPR dan yang berkaitan dengan kerja sama dengan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C. Di samping tugas dan wewenang, Anggota DPR memiliki hak (1) angket; (2) menyatakan pendapat; (3) mengajukan UU; (4) mengajukan pertanyaan; (5) menyampaikan usul dan pendapat; serta (6) membela diri 

c.       Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik In¬donesia yang merupakan wakil wakil daerah provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD dari setiap provinsi 4 orang. Jumlah anggota DPD saat ini 128 orang. Masa jabatan anggota DPD 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Hal-hal mengenai DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 D.
d.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik In¬donesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal-hal mengenai BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, 23F, 23G. Badan ini bersifat bebas dan mandiri, jadi tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugas BPK antara lain: (1) memeriksa laporan dan tanggung jawab keuangan negara, dan (2) memeriksa semua pelaksanaan APBN. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

e.       Mahkamah Agung (MA)
MA adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indo¬nesia pemegang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan lainnya, yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Hal-hal mengenai MA diatur dalam UUD 1945 Pasal 24, dan 24A. Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan MK. MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, lingkungan Peradilan Agama yakni Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama, lingkungan Peradilan Militer yakni Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, serta ling¬kungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.


f.       Komisi Yudisial (KY)
KY adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24, dan 24B (sesuai UUD 1945 hasil amandemen perubahan ketiga), dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY memiliki wewenang untuk (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenangnya itu, KY memiliki tugas pengawasan terhadap perilaku hakim serta beberapa tugas lainnya, yaitu:
1. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung,
2. melakukan sekksi terhadap calon Hakim Agung,
3. menetapkan calon Hakim Agung,
4. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR,
5. menerima laporan pengaduan masyarakat tentang prilaku hakim,
6. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
7. membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

g.      Mahkamah Konstitusi (MK)
MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan MK. Hal-hal mengenai MK diatur dalam UUD 1945 Pasal Pasal 24, 24C.
Menurut UUD 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: 
1.                          Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk: 
2.                          Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan
atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

h.      Pemerintahan Negara
Pemerintahan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia meliputi Presiden, Wakil Presiden, Kementerian atau Departemen, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah. Mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.
i.        Presiden dan Wakil Presiden 
Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan sebagai Mandataris MPR. Setelah UUD 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada MPR karena tidak lagi sebagai Mandataris MPR. Kedudukan Presiden dan MPR setara sebagai lembaga negara. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan sehari hari dibantu oleh menteri menteri dalam kabinet. 
Wakil Presiden secara umum memiliki tugas untuk membantu Presi¬den dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; tetapi secara khusus Wakil Presiden memiliki tugas:
1.      Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah, dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah menyangkut tugas kesejahteraan rakyat 
2.      Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementerian atau departemen. 

j.        Pemerintah Daerah

a.       Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Daerah Provinsi dapat dibagi ke dalam beberapa Daerah Kabupaten dan Kota atau Kotamadya. Pemerintahan di daerah terdiri atas Kepala Daerah Provinsi dan Kepala daerah Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana fungsi eksekutif. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Wakil Kepada Daerah memiliki tugas:
1.      Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,
2.      Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosialbudaya dan lingkungan hidup, 
3.      Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi,
4.      Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wila¬yah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota,  

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memillki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerin¬tahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD memiliki tugas dan wewenang :
1.      Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama,
2.      Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dan dengan kepala daerah, 
3.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, 
4.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, 
5.      Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, 














BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Jadi, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan sedangkan sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.


















DAFTAR PUSTAKA
Fajar Wahyudi, http://bacaonlines.blogspot.com/2011/04/sistem-ketatanegaraan-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
Politeknik Bandung, pendidikan kewarganegaraan
Blog Mumu


Tidak ada komentar:

Posting Komentar