MAKALAH
SOFTSKILL
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA

NAMA : REFFLY APRILIANDO
NPM : 15210698
KELAS : 2EA08
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan
yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan.
Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan
baik.
Makalah ini berisi
tentang hak-hak dan kewajiban warga Negara dan siapa yang berhak menjadi warga
Negara Indonesia serta makalah ini juga memberikan contoh dari hak dan kewajiban
warga Negara tersebut.
Semoga makalah ini
bermanfaat bagi pembaca dan mudah dipahami jadi pembaca lebih mengerti isi dari
makalah tersebut. Saya hanya manusia biasa yang tidak selalu benar maka mohon
maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kekurangan dari makalah ini.
Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk memperbaiki
kesalahan saya. Terima kasih.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
BAB I
Pendahuluan 4
BAB II: Pembahasan
1. Hak dan
Kewajiban Warga Negara 5
BAB III: Penutup
Kesimpulan 12
Daftar Pustaka 13
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR
BELAKANG
Negara merupakan alat
dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan
manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara
yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah
rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan penduduk dari
Negara yang bersangkutan.
Warga Negara adalah
bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit
pula yang bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang
bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang
atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat
tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia
juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
Maka dari itu dalam makalah ini akan coba dijelaskan secara rinci.
2. RUMUSAN
MASALAH
a. Pengertian
Hak dan Kewajiban
b. Siapakah
yang berhak menjadi warga Negara Indonesia
c. Hak
dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
3. TUJUAN
a. Mengetahui
pengertian hak dan kewajiban warga Negara
b. Mengetahui
siapa yang berhak menjadi warga Negara Indonesia
BAB
II
HAK
DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1.
Pengertian
Hak dan Kewajiban
Dalam konteks kata hak
dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari
masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof.
Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok
ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus
pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak
bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung
kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan
pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang
menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa
akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap
itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.
Kata yang kedua adalah
kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban
pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti
suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus
melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban
berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab
2.
Siapakah
yang berhak menjadi warga Negara Indonesia
Dalam penentuan
kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas
ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari
kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis
yang artinya darah.
a. Asas Ius Soli Asas
yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana
orang tersebut dilahirkan.
b. Asas Ius Sanguinis Asas
yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan
keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi
kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan
yang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan
bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari
masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu
mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan
asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan
satu.
b. Asas persamaan
derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status
kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk
menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan
seperti halnya ketika belum berkeluarga.
Negara memiliki
wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara
tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak
terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga
tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Penentuan
kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem
kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan
adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk
orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk
orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat
muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan
yang banyak (lebih dari2) Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah
menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut tercantum
dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Yang menjadi warga
negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan undang-undang sebagai warga Negara
2. Penduduk ialah
waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal-hal mengenai
warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa
orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang menjadi warga negara
Adapun Undang-Undang
yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing
untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam
Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga
diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah
kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar
negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia,
tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Asas-asas yang dipakai
dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
meliputi :
a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarakan keturunan bukan negara tempat kelahiran
b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang
menentukan kewarganegaraan berdasarakan negara tempat kelahiran, yang
diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang.
c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang
menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas
yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini.
Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia
3.
Hak
warga negara Indonesia :
Ø Hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi
“ tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”
Ø Hak
membela negara
Tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang
berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”
Ø Hak
bependapat
Tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”
Ø Hak
kemerdekaan memeluk agama
Tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945
yang berbunyi ayat (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan
ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”
Ø Hak
untuk mendapatkan pengajaran
Tercantum dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945yang
berbunyi ayat (1) “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” .
Ø Hak
untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional
Tercantum dalam pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai – nilai budayanya”
Ø Hak
untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial
Tercantum dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi “Fakir Miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”
4.
Kewajiban
warga negara Indonesia :
Ø Kewajiban
mentaati hukum dan pemerintahan.
Tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Ø Kewajiban
membela negara .
Tercantum dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang
berbunyi “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”
Ø Kewajiban
dalam usaha pertahanan negara
Tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 “tiap –
tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahan dan keamanan
negara ”
.
Dengan hak dan
kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan
aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud
perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar
(seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam
negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti
Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara
yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan
mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan
yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme
Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang
berbau SARA.
3. Perbatasan wilayah
dan Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar
angkasa.
4. Gerakan separatis
dan referendum pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan
gangguan lintas negara.
6. Ilegal loging dan
Pengrusakan lingkungan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Hak adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu
oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban adalah beban
untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh
pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan
DAFTAR
PUSTAKA
GOOGLE