KASUS-KASUS
ARAHAN DOSEN 3
1.
KASUS IKLAN DAN DIMENSI ETIS
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Reklame sebuah produk perawatan
wajah yang terpampang di perempatan Badran, Kota Yogyakarta, dianggap Badan
Pengawas Periklanan Daerah (BPPD Jogjakarta) tak memenuhi etika pariwara.
Papan reklame itu bergambar wajah lelaki-dari samping kiri dan
kanan-yang banyak goresan dan lubang, seperti bekas jerawat yang akut. Tulisan
pada reklame tersebut, berbunyi, “Akibat perawatan yang salah, wajahku jadi
rusak seperti ini..”
Syamsul Hadi, Ketua BPPD, saat beraudiensi dengan jajaran Pemkot
Yogyakarta, Senin (7/9) mengatakan, BPPD meminta dukungan Pemerintah Kota
Yogyakarta agar media iklan luar ruang yang di jalanan memenuhi etika pariwara.
Yakni etis secara visual, dan materi iklannya memberi informasi yang benar.
Pihaknya melihat gejala bahwa etika pariwara mulai dilanggar.
Selain reklame di Badran, iklan di media cetak tak luput disorot, misalnya
iklan sebuah produk madu yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit ini-itu. Juga
iklan pengobatan tradisional yang bertebaran di koran. Kata menyembuhkan, misalnya
tak dibenarkan dalam etika pariwara Indonesia (EPI).
Reklame iklan produk perawatan wajah di Baran itu, menurut Eko
(26), pengguna jalan yang juga karyawan swasta di Yogyakarta, sangat mengganggu
mata. “Masa iklan bergambar seperti itu bisa terpasang di perempatan. Tidak
etis sama sekali,” kata Eko.
Menurut Eddy Purjanto, Ketua Perhimpunan Perusahaan Periklanan
Indonesia Pengurus Daerah (P3I Pengda) DIY yang juga ikut dalam audiensi,
kata menyembuhkan berlebihan dan memberi informasi yang tidak
tepat. Seharusnya, kata yang dipakai adalah membantu menyembuhkan atau meringankan
penyakit tertentu. Selain kata menyembuhkan, EPI juga tak
membenarkan kata terbaik, terunggul, atauterdepan.
“Dalam kasus reklame di Badran, kami butuh dukungan Pemkot untuk
menegur biro iklan yang membuat. Sebab, biro iklannya dari Jakarta. Dengan
dibantu Pemkot, yang rekomendasinya pasti lebih didengar, biro-biro iklan bisa
ditegur,” ujar Syamsul.
Teguran lisan dan tertulis dari Pemkot, termasuk juga ke media
elektronik dan cetak, diyakini bisa menjaga materi iklan yang dikonsumsi
masyarakat terjaga keetisannya, secara isi dan visual. BPPD, badan yang
dibentuk P3I pada Juli 2009 lalu ini, berharap pemkab-pemkab lain di DIY,
nantinya bisa senada dengan Pemkot.
Herry Zudianto, Wali Kota Yogyakarta berjanji mendukung BPPD.
Mencermati isi iklan luar ruang, mestinya juga menjadi tanggung jawab Pemkot.
“Kami menunggu masukan dan pencermatan BPPD. Pemkot akan melayangkan teguran
lisan dan tulisan ke biro-biro iklan, dan meminta mengganti dengan materi
lain,” papar Herry.
2. KASUS ETIKA PASAR BEBAS
Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di
Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan
ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl
parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut
biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat
(08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis
produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong, dua supermarket
terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.
Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan
Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. “Kita akan mengundang
BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau
bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta
keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar
yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di
dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan,
dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu methyl
parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang
membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya
dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri
pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.
Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di
konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per
kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya
bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena
penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.
3. KASUS MONOPOLI
PT. Pertamina merupakan satu-satunya
perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan minyak nasional dan
sekaligus pendistribusi tunggal untuk memenuhi kebutuhan minyak di indonesia.
Oleh karena itu PT. Pertamina termasuk ke dalam jenis monopoli murni karena
penjual dan produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang
dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka
khendaki. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Contoh kasus monopoli yang di lakukan oleh
PT. Pertamina adalah :
1. Fungsi
PT. Pertamina sebagai pengkilang, distribusi, dan penjual minyak dan Swasta
diizinkan berpartisipasi dalam upaya pengkilangan minyak tetapi dalam
menentukan harga minyak yangdi jual kepada masyarakat tetap ditentukan oleh PT.
Pertamina sendiri.
2. Terjadinya
krisis minyak yang di akibatkan oleh PT. Pertamina karena menaikan harga bahan
bakar minyak premium di semua wilayah indonesia pada tahun 2009. PT.
Pertamina pun melakukan kesalahan menaikan harga bahan bakar minyak premium
tetapi masih banyak daerah – daerah terpencil yang kebetuhan minyaknya tidak
terpenuhi dan sering juga terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Ini
menyebabkan kerugian bagi masyarakat dari kalangan bawah hingga atas dan
investor pun enggan untuk berinvestasi.
4. KASUS KORUPSI
Salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini adalah
“Kasus Suap Daging Impor” yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah. Majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Ahmad Fathanah terbukti
menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman
sebesar Rp 1,3 miliar untuk mengupayakan penambahan kuota impor daging
sapi bagi indoguna di kementerian Pertanian.
Anggota majelis hakim Joko Subagyo mengatakan, Fathanah melakukan korupsi bersama dengan Luthi Hasan Ishaaq. Menurut joko, mereka mau membantu mengurus penambahan kuota impor daging Indoguna karena Elizabeth berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 40 miliar untuk penambahan 8 ribu ton daging sapi. Luthi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersedia mempertemukan Elizabeth dengan Menteri Pertanian Suswono yang juga berasal dari PKS. “Karena ada janji uang itulah saksi Luthi Hasan Ishaaq menyanggupi permintaan Maria Elizabeth Liman.” Ujarnya. Fathanah dituntut 17,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi. Jaksa menilai dia terbukti bersalah dalam dua perkara, yaitu korupsi lantaran menerima suap Rp. 1,3 miiar dan pencucian uang.
Anggota majelis hakim Joko Subagyo mengatakan, Fathanah melakukan korupsi bersama dengan Luthi Hasan Ishaaq. Menurut joko, mereka mau membantu mengurus penambahan kuota impor daging Indoguna karena Elizabeth berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 40 miliar untuk penambahan 8 ribu ton daging sapi. Luthi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersedia mempertemukan Elizabeth dengan Menteri Pertanian Suswono yang juga berasal dari PKS. “Karena ada janji uang itulah saksi Luthi Hasan Ishaaq menyanggupi permintaan Maria Elizabeth Liman.” Ujarnya. Fathanah dituntut 17,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi. Jaksa menilai dia terbukti bersalah dalam dua perkara, yaitu korupsi lantaran menerima suap Rp. 1,3 miiar dan pencucian uang.
KORUPSI
Korupsi ( bahasa latin : corruptio dari
kata kerjacorrumpere yang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat
publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang
dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka. Korupsi
berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupaka tindakan melawan hukum untuk memperkaya
diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara
langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang
dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum:
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Selain itu
terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.
Hubungan antara etika bisnis dengan korupsi dalam hal ini etika
bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip
dan aturan-aturan. Sedangkan praktek korupsi adalah tindakan tidak
bermoral dan beretika, dan merugikan banyak orang dalam dunia bisnis.
MONOPOLI
1.
Monopoli
Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar
dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau
komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi
perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis
tertentu. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan,
sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada
persaingan berarti.
Perlu kita bedakan anatara 2 macam monopoli:
·
Monopoli Alamiah
Monopoli alamiah lahir
karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan
alamiahkarena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang
menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan
dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain.
·
Monopoli Artifisial
Monopoli ini lahir
karena persengkongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan
penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli
semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional.
Ada beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan ketimpangan ekonomi yang
ditimbulkan oleh praktek monopoli:
·
Perusahaan
Monopolistis diberi wewenangan secara tidak fair untuk menguras
kekayaan bersama demi
kepentingannya sendiri dalam selubung kepentingan bersama.
·
Rakyat atau konsumen
yang sudah miskin dipaksa untuk membayar produk
monopolistis yang jauh
lebih mahal
·
Ketimpangan ekonomi
akibat praktek monopoli juga berkaitan dengan tidak
samanya peluang yang
terbuka bagi semua pelaku ekonomi oleh adanya praktek ekonomi itu.
Dari masalah ketiga
yang ditimbulkan oleh praktek monopoli artifisial adalah terlarangnya kebebasan
kebebasan baik pada konsumen maupun pada pengusaha.
2. Oligopoli
Oligopoli adalah salah
satu bentuk monopoli tetapi agagk berbeda sifatnya. Kalau monopoli merupakan
kolusi antara penguasa, maka oligopoli sesungguhnya adalah kolusi antara
pengusaha dengan pengusaha. Oligopoli agak berbeda sifatnya dengan monopoli
karena oligopoli terletak diantara pasar yang bebas dan terbuka di satu pihak
dan monopoli di pihak lain. Inti dari oligopoli adalah bahwa beberapa pengusaha
sepakat baik secara tersirat maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari
industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga berdasarkan
mekanisme murni dalam pasar.
3. Undang-Undang Anti
Monopoli
Dapat dilihat tujuan
yang ada dibalik undang-Undang antitrust di Amerika. Undang-Undang Antitrust
yang paling penting adalah apa yang dikenal sebagai The Sherman Act, tahun
1890. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan oleh The Clayton Act dan The
Federal Trade Commission Act pada tahun 1914.
Tujuan utama dari
undang-Undang antitrust ini adalah:
·
Untuk melindungi dan
menjaga persaingan yang sehat diantara berbagai kekuatan ekonomi dalam pasar
·
Undang-Undang anti
monopoli bertujuan melindungi kesejahteraan konsumen dengan melarang
praktek-praktek bisnis yang curang dan tidak fair
·
Selain itu
undang-Undang anti monopoli juga bermaksud melindungi perusahaan kecil dan
menengah dari praktek bisnis yang monopolis dan oligopolis.
4. Contoh kasus
monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN
Fungsi
PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah.
Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik.
Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah
ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens,
General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy,
Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell
Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang
harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
Krisis
listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan
pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan
sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan
jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua
industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri
yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat
defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara
pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung
Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi
juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU
Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.
Dikarenakan
PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat
bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan
adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan
banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga
sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas.
Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan
investor menjadi enggan untuk berinvestasi.
ETIKA
PASAR BEBAS
Pasar bebas erat kaitannya dengan persaingan. Pasar bebas merupakan suatu pasar dimana
harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa
yang disetujui oleh para penjual dan pembeli, ditetapkan pada umumnya oleh
hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam
regulasi harga, penawaran dan permintaan. Dalam etika pasar islami, ekuiblirium
diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual.
Hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk
mendapatkan uang yang sepantasnya dari barang yang dijualnya. Dalam konteks hak
ini, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak harus terpenuhi terlebih dahulu,
kewajiban bagi penjual untuk membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat dan
bagi pembeli untuk membayar uang tang sepantasnya sebagai pangganti harga
barang yang diperoleh.
Peran pemerintah dalam mengatasi pasar bebas adalah melakkukan
kebijakkan fiskal dan moneter, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi
(mendirikan perusahaan) dengan produksi barang publik, mengawasi agar kegiatan
ekonomi yang merugikan dapat dihindari dan mengawasi kegiatan-kegiatan
perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar.
Adapun teori tentang pasar bebas yaitu :
Menurut J Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa salah
satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era
pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi.
Mesti memahami bahwa pada era sekarang ini sedang didominasi oleh sebuah
rancangan pembangunan dunia yang dikenal sebagai Marshall Plan yang menjadi
batu sendi interpen-densi global yang terus memintai dunia. Biar bagaimanapun
rancangan pembangunan dunia yang mengglobal itu selalu memiliki sasaran ekonomi
dengan penguasaan pada kemajuan teknologi ekonomi yang akan terus menjadi pe-nyanggah
bagi kekuatan negara atau pemerintahan.
Menurut Bergsten dan Graham, diperlukan semacam konklusi, yakni adanya strategi untuk
restrukturisasi dan tertib internasional untuk menjamin terbentuknya pola
investasi internasional beserta barang-barang produksinya, di mana alokasi yang
tidak efisien dapat dihindarkan agar nasib rakyat miskin di dunia tidak
terabaikan, kesejahteraan masyarakat dunia dapat tercipta, dan jurang
ketidakadilan antarnegara dapat dipersempit.
Menurut Adam Smith (1723-1790), didalam bukunya An Inquiry into
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Menurutnya, pasar
bebas berdasar kebebasan inisiatif partikelir (freedom of private initiative)
akan melahirkan efisiensi ekonomi maksimal melalui pengaturan “tangan tak
tampak” (invisible hand). Pengaturan oleh “tangan tak tampak” adalah pengaturan
melalui mekanisme bebas permintaan dan penawaran, atau mekanisme pasar bebas
berdasar free private enterprise, yang oleh Paul Samuelson, pemenang hadiah
Nobel bidang Ekonomi (1970), disebut competitive private-property capitalism.
Keuntungan moral pasar bebas:
· Pertama,
system ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang
sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi.
· Kedua,
ada aturan yang jelas dan fair, dan k arena itu etis. Aturan ini diberlakukan
juga secara fair,transparan,konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara
objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka.
· Ketiga,
pasar member peluanyang optimal, kendati belum sempurna, bagi persingan bebas
yang sehat dan fair.
· Keempat,
dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih
mampu menjamin pertumbuhan ekonomi.
·
Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan
manusia.
Peran Pemerintah
Syarat utama untuk
menjamin sebuah system ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu
peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip
non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakan keadilan.
Dengan kata lain, syarat utama bagi
terwujudnya system pasr yang adil dan dengan demikian syarat utama bagi
kegiatan bisnis yang baik dan etis adalah perlunya suatu pemerintah yang adil
juga. Artinya, Pemerintah yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada
aturan main yang ada, berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan
setiap orang secara sama dan fair.
Maka siapa saja yang melanggar aturan main
akan ditindak secara konsekuen, siapa saja yang dirugikan dak dan
kepentingannya akan dibela dan dilindungi oleh pemerintah terlepas dari stastus
social dan ekonominya. Di pintu gerbang era berlakunya Perjanjian Perdagangan
Pasar Bebas ASEAN-Cina, industri dalam negeri diliputi kekhawatiran yang sangat
tinggi. Yang dikhawatirkan adalah hancurnya industri dalam negeri karena kalah
bersaing di tengah membanjirnya produk luar negeri, khususnya Cina, yang telah
bertahun-tahun menguasai Indonesia.
Di samping itu, Indonesia belakangan ini masih
juga terus membanggakan pertumbuhan ekonominya. Namun, sebenarnya, keadaan ini
tidak berkualitas lantaran hanya ditopang konsumsi dan ekspor produk primer.
Semua itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka
kemiskinan secara absolut. Masyarakat pun terus saja rentan menjadi miskin jika
penguasaan teknologi ekonomi kita tidak berkembang. Hal ini mengingat apa yang
dikatakan J Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa
salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di
era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi.
Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia
sebenarnya bukanlah sendirian. Masih banyak negara lain, khususnya
negara-negara berkembang, yang mengalami nasib yang sama. Sehingga, kepincangan
dan ketidakadilan global akan terus membuntuti kencangnya persaingan di era
pasar bebas ini.
Etika global
Apabila pola pergerakan investasi dan hasil
produksi, misalnya, mengalami perubahan drastis, perlu diperhatikan berbagai
hal.
Pertama, tindakan tertentu dari suatu
pemerintahan sebuah negara untuk melindungi tujuan nasionalnya akan
mengakibatkan menurunnya kesejahteraan secara global. Meskipun tindakan itu
memberikan manfaat bagi ekonomi domestiknya, tidak dapat dimungkiri bahwa net
cost akan muncul di tempat lain.
Kedua, harus disadari bahwa negara memiliki
fungsi legitimasi yang menimbulkan gejala untuk korporasi global. Maka,
muncullah pertanyaan, bagaimana membedakan antara fungsi legitimasi pemerintah
dengan fungsi mendorong kesejahteraan dunia.
Ketiga, konflik akan muncul antara pemerintah
berbagai negara dan antara berbagai kepentingan usaha. Apabila konflik ini
terus berlangsung, yang terjadi adalah terabainya kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan dan keadilan global merupakan
sesuatu yang tercipta oleh keharmonisan berbagai kepentingan yang selalu
memerhatikan nilai-nilai moral dan tata etika yang dianut umum. Maksudnya,
perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung jawab atas
nasib masyarakat dunia. Negara-negara yang bertindak etis adalah negara-negara
yang bertanggung jawab atas nasib dunia yang pincang akibat menggelindingnya
pasar bebas ini. Jika ini terjadi, perwajahan ekonomi dan politik global tidak
akan kehilangan rona kemanusiaannya.
IKLAN DAN DIMENSI
ETISNYA
Dalam hal ini akan membahas salah satu topic lain lagi dari
etika bisnis yang banyak mendapat perhatian sampai sekarang,yaitu mengenai
iklan.sudah umum diketahui bahhwa abad kita ini adalah abad informasi.dalam
abad informasi ini,iklan memainkan peran yang sangat penting untuk menyampaikan
informasi tentang suatu produk kepada masyarakat.dengan demikikan,suka atau
tidak suka,iklan mempunyai pengaruh ynag sangat besar terhaap kehidupan manusia
baik secara positif maupun negative.
Citra ini semakin mengental dalam sistem pasar bebas yang
mengenal kompetisi yang ketat diantara banyak perusahaan dalam menjual
barang dagangan sejenis.
Lebih dari itu,dalam masyarakat moern iklan berperan besar dalam
menciptakan budaya masyarakat modern.kebudayaan masyarakat modern kebudayaaan
masyarakat modern adalah kebudayaan massa,kebudayaan serba instan,kebudayaaan
serba tiruan,an akhirnya kebudayaan serba polesan kalau bukan palsu penuh
tipuan sebagaimana iklan yang penuh dengan tipuan mata dan kata-kata.iklan itu
sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud
untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen dengan
produsen.sasaran akhir seuruh kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah
dihasilkan bisa dijual kepada konsumen.
Untuk malihat personal iklan dari segi etika bisnis,kami ingin
menyoroti empat hal penting,yaitu fungsi iklan,beberapa personal etis
sehubungan dengan iklan,arti etis dari iklan yang menipu,dan kebebasan
konsumen.
1. Fungsi Iklan
Yaitu sebagai pemberi informasi dan iklan sebagai pembentuk
pendapat umum.
a.iklan sebagai pemberi informasi
iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang
sebenarnya kepada masyarakat tentang produk lain yang akan atau sedang
ditawarkan dalam pasarYang ditekankan disini adalah bahwa iklan berfungsi untuk
membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang
suatu produk.sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik
produk itu sehingga akhirnya untuk membeli produk itu.
Sehubungan dengan iklan sebagai pemberi informasi yang benar
kepada konsumen,ada tiga pihak yang terlibat dan bertanggung jawab secara moral
atas informasi yang disampaikan sebuah iklan.
*Pertama, Produsen yang memiiki produk tersebut .
*Kedua,biro iklan yang mengemas iklan dalam segala
dimensinya:etis,estetik,informatif,dan sebagainya.
*Ketiga,bintang iklan.dalam hal ini,tanggung jawab moral atas
informasi yang benar tentang sebuah produk pertama-tama dipikul pihak oleh
pihak produsen.
b.Iklan Sebagai Pembentuk Pendapat Umum
Berbeda dengan fungsi iklan sebagai pemberi informasi,dalam
wujudnya yang lain iklan dilihat sebagai satu cara untuk mempengaruhi pendapat
umum masyarakat tentang sebuah produk.
Dengan kata lain,fungsi iklan adalah untuk menarik massa
konsumen untuk membeli produk tersebut.Secara etis,iklan manipulasi jelas
dilarang karena iklan semacam itu benar-benar memanipulasi manusia,dan segala
aspek kehidupan,sebagai alat demi tujuan tertentu di luar diri manusia
Suatu persuasi dianggap rasional sejauh daya persuaisnya
terletak pada isi argumennya dan bukan paa cara penyajian atau penyampaian
argumen itu.dengan kata lain,persuasinya didasarkan pada fakta yang bisa
dipertanggung jawabkan.Berbeda dengan persuaisi Rasional,persuasi non-Rasional
umumnya hanya memanfaatkan aspek(kelemahan) psikologis manusia untuk membuat
konsumen bisa terpukau,tertarik,dan terdorong untuk membeli produk yang
diingikan itu.
2. Beberapa Persoalan Etis
Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh
iklan,khususnya iklan yang manipulatif dan persuasif non-Rasional.
# Pertama iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia.Iklan
membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya
untuk memberi produk tertentu.
# Kedua,dalam kaitan dengan itu iklan manipulatif dan persuasive
non –rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan dengan akibat manusia modern
menjadi konsumtif.
# Ketiga,yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah
adalah bahwa iklan memanipulatif dan persuasive non-rasional malah membentuk
dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern.
# Keempat,bagi masyarakat dengan tingkat perbedaan ekonomi dan
sosial yang sangat tinggi,iklan merongrong rasa keadilan sosial masyaraakat
iklan yang menampilkan yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial
dimana banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sekedar hidup.
.
Iklan yang mewah tampil seakan tanpa punya rasa solidaritas dengan sesamanya
yang tinggi
Ada baiknya kami paparkan beberapa prinsip yang kiranya perlu
diperhatikan dalam iklan.
a.Iklan tidak boleh menympaikan informasi yang palsu dengan
maksud memperdaya konsumen.
b.Iklan wajib menyampaikan tentang produk tertentu,khususnya
menyagkut keamanan dan keselamatan manusia.
c.Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan,khusunya secara
kasar dan terang-terangan
4.Iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan
dengan moralitas.
3. Makna Etis menipu dalam iklan
Prinsip etika bisnis yang paling relevan disini adalah prinsip
kejujuran,mengatakan hal yang benar dan tidak menipu.menurut kamus besar Bahasa
Indonesia,kata tipu mengandung pengertian perbuatan ataau perkataan yang tidak
jujur (Bohong,palsu,dan sebagainya) dengan meksud untuk menyesatkan,mengakali
atau mencari untung.dengan kata lain menipu daalah menggunakan tipu
muslihat,mengakali,memperdaya,atau juga perbuatan cuurang yang dijalnkan dengan
niat yang telah direncanakan.
Jadi,karena konsumen adalah pihak yang berhak mengetahui
kebenaran sebuah produk,iklan yang membuat pernyataaan yang menyebaabkan mereka
salah menarik kesimpulan tentang produk itu tetapi dianggap menipu dan dikutuk
secara moral kendati tidak pada maksud apapun untuk memperdaya dengan kata
lain,berdasarkan prinsip kejujuran ,iklan yang baik diterima secara moral
adalah iklan yang memberi pernyataan atau informasi yang benar sebagaimana
adanya.
4. Kebebasan Konsumen
Secara lebih konkrit iklan menentukan pula hubungan penawaran
dan permintan antara produsen dan pembeli,yang pada gilirannya ikut pula
menentukan harga barang yang dijual dalam pasar.keinginan atau kebutuhan tidak
lagi merupakan sesuatu yang mandiri,melainkaan tergantung sepenuhnya pada
produksi dan iklan dengan demikian,dalam mekanisme semacam itu mustaahil
konsumen bisa memutuskan atau memilih secara bebas apa yang menjadi kebutuhannya.merupakan
kebutuhan yang diciptakan oleh produsen dan iklan.karena itu,walaupun dalam
situasi tertentu baahwa”Produksi menciptakan kebutuhan”,tidak dengan sendirinya
produksi menentukan kebutuhan kita sebagai konsumen.
Dalam kaitan dengan itu.Menurut Von Haik mengatakan bahwa
walaupun ada benarnya produsen bekerja kearah”menciptakan kebutuhan”.
KASUS-KASUS ARAHAN
DOSEN 2
KASUS CSR
Salah satu contoh kasus yang sangat menarik adalah Nestle yang
membantu para peternak sapi di India. Sebelum Nestle masuk ke India, para
peternak yang sulit memperoleh akses ke saluran air bersih, tanah-tanah yang
subur, dan infrastruktur lainnya yang mendukung harus puas hidup dengan
sapi-sapi kurus dan berumur pendek. Ketika Nestle masuk ke India, perusahaan
ini dengan cepat menyadari untuk mendapatkan pasokan susu murni yang cukup,
mereka harus membantu para peternak tersebut. Maka, diluncurkanlah program CSR
besar-besaran.
Nestle mendirikan pusat-pusat penyimpanan susu dengan mesin
pendingin di beberapa tempat. Selain itu, secara berkala, mobil Nestle yang
membawa para dokter hewan, ahli gizi, ahli pertanian, dan ahli kualitas datang
mengunjungi para peternak. Bantuan finansial dan teknis juga diberikan untuk
membantu para peternak menggali sumur-sumur dan memperbaiki sistem irigasi.
Hasilnya? Ketika Nestle pertama kali meluncurkan program ini, hanya 180
peternak lokal yang ikut. Sekarang Nestle harus menangani sekitar 75.000
peternak. Produksi susu per peternak meningkat 50 kali lipat, dan taraf hidup
para peternak tentu ikut meningkat jauh.
Sumber : http://www.inspirasional.com/kategori/organisasi-sukses/etika-bisnis-csr/
KASUS KEADILAN DALAM BISNIS
- Konflik yang terjadi antara karyawan dengan atasan.
- Konflik
antara karyawan dengan manejemen.
- Pemogokkan karyawan buruh
Sumber : http://ach-romadhoni.blogspot.com/2013/10/tugas-2-etika-bisnis-keadilan-dalam.html
KASUS BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan : Berdasarkan iklan yang
dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan
March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi
serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan
membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari. “Di iklan itu ditulis berdasarkan
hasil tes majalah Autobild edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi,”
imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian
setelah pemberitahuan Milla. Milla hanya ikut dua kali proses pengujian.
Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla meminta dilakukan tes langsung di jalan
dengan mengikutsertakan saksi. “Saya berharap diadakan road test dengan
ada saksi,” kata karyawati swasta itu.
Kasus ini akhirnya masuk ke Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT
Nissan Motor Indonsia (NMI). Perjuangannya berhasil. Putusan BPSK 16 Februari
lalu memenangkan Milla. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1)
huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya
mengembalikan uang pembelian Rp150 juta.
Sumber : http://ardiaiuajah.blogspot.com/2012/11/kasus-perlindungan-konsumen.html
KASUS HAK PEKERJA
Konflik Buruh Dengan PT Megariamas
Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen
Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas
Sentosa, Selasa (23/9) siang ‘menyerbu’ Kantor Sudin Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Utara di Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper
Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil
tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir
memberikan tunjangan hari raya (THR).
Ratusan buruh PT Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q, Pluit, Penjaringan, Jakut, datang sekitar pukuk 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin Nakertrans Jakut, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.
Ratusan buruh PT Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q, Pluit, Penjaringan, Jakut, datang sekitar pukuk 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin Nakertrans Jakut, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.
“Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jangan dikarenakan ada konflik
internal kami tidak mendapatkan THR, karena setahu kami perusahaan garmen
tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya. Jadi kami minta pihak Sudin
Nakertrans Jakut bisa memfasilitasi kami,” jelas Abidin, koordinator unjuk rasa
ketika berorasi di tengah-tengah rekannya yang didominasi kaum perempuan itu,
Selasa (23/9) di depan kantor Sudin Nakertrans Jakut. Sekedar diketahui ratusan
buruh perusahaan garmen dengan memproduksi pakaian dalam merek Sorella, Pieree
Cardine, Felahcy, dan Young Heart untuk ekspor itu telah berdiri sejak 1989 ini
mempekerjakan sekitar 800 karyawan yang mayoritas perempuan.
Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang pertama, sebelumnya ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya.
Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang pertama, sebelumnya ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya.
HAK
PEKERJA
A. Hak Atas Pekerjaan dan Upah Yang Adil
Hak atas pekerjaan tercantum dalam Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
B. Hak untuk berserikat dan berkumpul
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang
menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat
akan diatur dalam undang-undang
Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas
upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan
berkumpul. Yang bertujuan untuk bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan
semua anggota mereka. Menurut De Geroge, dalam suatu masyarakat yang adil,
diantara perantara-perantara yang perlu untuk mencapai suatu sistem upah yang
adil, serikat pekerja memainkan peran yang penting.
C. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan
Dewasa ini dalam bisnis modern berkembang paham bahwa para
pekerja dijamin keamanan, keselamatan dan kesehatannya. Khususnya dengan
berbagai resiko mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan,
keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Karena itulah timbul pekerja yang
diasuransikan melalui wahana asuransi kesehatan atau kecelakaan
D. Hak perlakuan keadilan dan hukum
Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan
diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau
kesalahan tertentu. pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk
mempertanggungjawabkan tindakannya, dan kalau ternyata ia tidak bersalah ia
wajib diberi kesempatan untuk membela diri.
E. Hak atas rahasia pribadi
Karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya, bahkan
perusahan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui
oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.
Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak, dalam kasus tertentu data
yang dianggap paling rahasia harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan
lainnya, misalnya orang yang menderita penyakit tertentu. Ditakutkan apabila
sewaktu-waktu penyakit tersebut kambuh akan merugikan banyak orang atau mungkin
mencelakakan orang lain.
F. Hak atas kebebasan suara hati
Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu
yang dianggapnya tidak baik, atau mungkin baik menurut perusahaan jadi pekerja
harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang
baik
G. Whistle Blowing internal dan eksternal
Whistle blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan
oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa
saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah
sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak
menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, entah itu masyarakat
atau perusahaan lain
Contoh whistle blowing adalah tindakan seorang karyawan yang
melaporkan penyimpangan keuangan perusahaan. Penyimpangan ini dilaporkan pada
pihak direksi atau komisaris. Atau kecurangan perusahaan yang membuang limbah
industri ke sungai.
SUMBER
http://novrygunawan.wordpress.com/2010/11/28/contoh-kasus-etika-bisnis-kasus-di-tolaknya-indomie-di-taiwan-tugas-etika-bisnis-ke-2/
http://caeciliaajah.wordpress.com/2012/11/07/iklan-dan-dimensi-etis/
http://coratcoretku36.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus-pasar-monopoli-di-indonesia.htm http://nessariznatya.wordpress.com/2013/11/10/hubungan-antara-etika-bisnis-dengan-korupsi-dan-contoh-kasusnya/