MAKALAH SOFTSKILL
KEWARGANEGARAAN
NAMA : REFFLY APRILIANDO
KELAS : 2EA08
NPM : 15210698
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.
Makalah ini berisi tentang pemahaman tentang bangsa dan Negara yang lebih detail dan lebih luas maknanya dan tentang definisi demokrasi, HAM dan tentang warga Negara dalam system pemerintahan di Indonesia yang dijelaskan lebih rinci lebih luas pemahamannya agar pembaca mengerti makna dari makalha ini.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan mudah dipahami jadi pembaca lebih mengerti isi dari makalah tersebut. Saya hanya manusia biasa yang tidak selalu benar maka mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kekurangan dari makalah ini. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………………….2
Daftar Isi………………………………………………………………………………..3
BAB I
Pendahuluan…………………………………………………………………………….4
BAB II: Pembahasan
1. Pengertian dan Pemahaman Bangsa dan Negara……………………………….5
2. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia…………....10
3. Demokrasi………………………………………………………………………14
4. HAM……………………………………………………………………………19
BAB III: Penutup
Kesimpulan……………………………………………………………………………..23
Daftar Pustaka………………………………………………………………………….24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Makalah ini menjelaskan bagaimana pengertian dari bangsa dan Negara ada juga pemahamannya yang sangat rinci. Adapula tentang bagaimana warga Negara dalam system pemerintahan Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Selain itu disini saya juga membahas arti dari demokrasi secara luas dengan menambahkan unsur-unsur demokrasi, pengertian dari demokrasi dan demokrasi yang ada di Indonesia. Di bab terakhir saya mendefinisikan tentang HAM yang kita ketahui hak asasi manusia sangat berpengaruhi dijaman sekarang ini ada juga cirri-ciri HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia.
2. Rumusan Masalah
a. Pengertian dan pemahaman bangsa dan Negara?
b. Negara dan warga Negara dalam system pemerintahan Indonesia?
c. Pengertian dari demokrasi?
d. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
3. Tujuan
a. Menjelaskan pengertian dan pemahaman bangsa dan Negara
b. Menjelaskan warga Negara didalam system pemerintahan
c. Mendefinisikan tentang demokrasi
d. Menjelaskan HAM yang ada dimasyarakat
BAB II
PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN BANGSA DAN NEGARA
1.PENGERTIAN BANGSA
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah nusantara atau Indonesia atau sekumpulan manusia yang memberntuk kesatuan berlandaskan kesamaan identitas dan cita-cita serta persamaan nasib dalam sejarah Indonesia.
Sedangkan pengertian bangsa menurut para ahli adalah :
- Menurut Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu.
- Menurut Otto Bauer bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik (nasib).
- Ki Bagoes Hadikoesoemo lebih menekankan pengertian bangsa pada persatuan antara orang dan tempat.
- Menurut Jalobsen dan Libman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan (Politic unity).
- Menurut Hans Kohn, pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.
- Menurut F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggal (geolitik)
- Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (Sejarah & cita-cita). Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli
- Menurut Guibernau, bangsa adalah negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama untuk membentuk satu kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri).
- Rudolf Kjellen membuat suatu analogi/membandingkan bangsa dengan suatu organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup, mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa.
- Benedict Anderson mengatakan bahwa bangsa lebih mengacu kepada pemahaman atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana praxis pengalaman atas penjajahan begitu kental dirasakan oleh masyarakat terjajah dan semakin lama akan semakin mengkristalkan pengalaman atas rasa solidaritas kebersamaan yang tinggi diantara mereka.
1. PENGERTIAN NEGARA
Istilah negara diambil dari istilah Staat (Belanda dan Jerman)State (Inggris), Etat (Perancis). Kata-kata asing tersebut diambil dan bahasa latin “Status dan Statum” yang berarti keadaan yang tetap atau tegak. Negara pada dasarnya adalah persekutuan hidup manusia yang hampir sama dengan persekutuan-persekutuan hidup Iainnya seperti himpunan keagamaan, profesi dan lainnya, namun ada ciri khusus yang membedakannya yaitu“ kedaulatan”. Hanya negaralah yang memiliki kedaulatan.
Banyak pakar yang memberikan pandangan berbeda-beda tergantung sudut pandangnya, antara lain :
1. Roger H Soltau “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (Autority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat”.
2. H.J. Laski “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karenamempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebihagung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagiandari masyarakat itu".
3. Max Weber “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalammenggunakan’kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.
4. Goege Jelinek “Negara adalah organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yangtelah berkediaman di wilayah tertentu”.
5. Robert Mac Iver “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban terhadap suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, oleh karenanya diberikan kekuasaan memaksa”.
6. J. H. A Logeman “Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat”.
7. Miriam Budihardjo “Negara adalah suatu daerah tenitorial yang rakyatnya diperintah oleh pejabat dan berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundangan-undangan melalui penguasaan kontrol dan kekuasaan yang sah”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa negara pada dasarnya :
1. Suatu organisasi yang teratur.
2. Memiliki kekuasaan untuk memaksa secara sah.
3. Mempunyai wilayah tertentu untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Organisasi tersebut untuk mengurus kepentingan atau persoalan bersama dalam masyarakat
2.TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
1. Teori Ketuhanan (Theokrasi)
Teori ini beranggapan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan, termasuk terbentuknya suatu negara tidak lepas dari kehendak dan kuasa Tuhan. MenurutJulius Stahl, negara tumbuh bukan karena kekuatan manusia tetapi karenakehendak Tuhan. Negara yang menganut teori ini biasanya dalam konstitusinyadicantum keyakinan “By the grace of God” (dengan rahmat Tuhan)
3.UNSUR-UNSUR NEGARA
Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht , suatu negara harus memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :
a. Rakyat
Rakyat adalah terpenting dari suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kalimembentuk negara. Secara politis rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk padakekuasaan negara. Rakyat dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, seperti berikut :
1. Penduduk
adalah mereka yang bertempat tinggal tetap (domisili) dalamwilayah suatu Negara.
2. Bukan penduduk
adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negarahanya untuk sementara waktu. Contoh: wisatawan asing, tamu asing
3. Warga Negara
adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggotadari suatu Negara
4. Bukan warga Negara (orang asing)
adalah mereka yang berada pada suatunegara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan
4.BENTUK NEGARA
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang bersusun tunggal yangkedaulatan ke dalam dan luarnya berada di tangan pemerintah pusat. Negara hanya memiliki satu undang – undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet dan satu Dewan Perwakilan rakyat. Hanya ada satu kebijakan yangmenyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Negara kesatuan memiliki dua sistem yaitu:
1. Sistem Sentralisasi
Menurut sistem ini segala urusan diatur oleh Pemerintah Pusat. Daerahtinggal melaksanakan peraturan dan pemerintah pusat. Semua peraturanperundangan berlaku untuk semua daerah.
Keuntungan sistem sentralisasi :
Ø Adanya keseragaman peraturan di semua wilayah Negara
Ø Pelaksanaan pembangunan sangat merata antara daerah yang satu dengan yang Iainnya
Ø Penghasilan daerah dapat dinikmati oleh Seluruh wilayah Negara.
Kelemahan sistem sentralisasi
Ø Tertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat
Ø Peraturan pemerintah pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhanatau kondisi daerah
Ø Kebijakan pemerintah pusat sering terlambat sampai ke daerah
2. Sistem Desentralisasi
Menurut sistem ini, negara memberikan sebagian kekuasaannyakepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (hak otonom). Wilayah negara dibagi ke dalam daerah-daerah dan pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah yang disebut pemerintah daerah
Keuntungan sistem desentralisasi :
-Pembangunan di daerah akan berkembang sesuai ciri khas daerah
-Peraturan dan kebijakan akan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
-Tidak tertumpuk pekerjaan pemerintah pusat
-Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerah meningkat
Kelemahan sistem desentralisasi :
- Adanya ketidak seragaman peraturan antar daerah
- Tingkat kemajuan pembangunan tidak merata diantara daerah
- Penghasilan daerah tertentu tidak dapat dinikmati oleh daerah lain
Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara yang bersusun jamak, yang terdiri atasbeberapa negara bagian. Masing-masing negara bagian tidak berdaulatkarena yang berdaulat adalah gabungan negara-negara bagian (federal)
Ciri-ciri negara Serikat :
- Negara terdiri dari negara-negara bagian (bersusun jamak)
- Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian
- Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri
- Setiap negara bagian memiliki Kepala Negara dan DPR sendir
Sumber :
http://www.scribd.com/doc/16039402/PKN
http://4m133rr.wordpress.com/2011/02/25/pemahaman-bangsa-dan-negara/
5.Proses Bangsa yang Menegara
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimna sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Proses tersebut adalah sebagai berikut :
a.) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
b.) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
c.) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
6.Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara telah diamanatkan pada Pasal 26 (tentang kewajiban), Pasal 27 (tentang hak), Pasal 28 (tentang kewajiban), Pasal 30 (tentang hak dan kewajiban)
NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Warga negara (citizens) artinya warga atau anggota dari suatunegara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.
Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis :
Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).Biasanya sebuah peraturan praktikal pemerolehan nasionalitas atau kewarganegaraan sebuah negara oleh kelahiran di wilayah tersebut diberikan oleh sebuah hukum turunan disebut lex soli. Banyak negara memberikan lex soli tertentu, dalam aplikasi dengan jus soli yang bersangkutan, dan aturan ini yang paling umum untuk memperoleh nasionalitas.
Ius sanguinis atau jus sanguinis adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya.
Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia .
Warga negara Indonesia adalah :
a. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negaraRepublik Indonesia
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
e. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asala ayahnya tidak memberikan kewargaanegaraan kepada anak tersebut
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
us Kewarganegaraan :
1. Apatride: istilah untuk orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan
2. Bipatride: istilah untuk orang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap (dwi-kewarganegaraan)
3. Multipatride: istilah untuk orang yang mempunyai status kewarganegaraan 2 atau lebih
Peran Warga Negara :
1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
3. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi
Hak warga negara.
Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :
Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :
· Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)
· Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
· Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27ayat 1)
· Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
· Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)
· Hak untuk hidup (pasal 28 A)
· Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
· Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2).
· Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
· Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
· Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)
· Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)
· Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)
· Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)
· Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1).
· Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai denga hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)
· Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3)
· Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
· Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (pasal 28 G ayat 1)
· Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2)
· Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)
· Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)
· Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2)
· Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)
· Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)
· Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)
· Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1)
· Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)
· Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)
· Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28)
· Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
· Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
· Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)
Kewajiban warga negara :
- Berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
- Wajib membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
- Mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali
- Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa
Tanggung Jawab warga negara :
Sebagai warga negara dan bersedia menaggung akibat atas pelaksanaannya tersebut:
Bentuk tanggung jawab warga negara :
Bentuk tanggung jawab warga negara :
· Mewujudkan kepentingan nasional
· Ikut terlibat dalam memecahkan masalah-masalah bangsa
· Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)
· Memelihara dan memperbaiki demokrasi
DEMOKRASI
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negarasebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negarauntuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, danUntuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketigakekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalamtiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkatyg sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances
1.HAKIKAT DEMOKRASI
Kata demokrasi dapat ditintau dari dua pengertian yaitu :
a.Pengertian secara bahasa atau etimologis
b.Pengertian secara istilah atau terminologis
1.Pengertian Etimologis Demokrasi
Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasademis-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2.Pengertian Terminologis Demokrasi
Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi
A. Menurut Harris Soch
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan
pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak
bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi
dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yangdiserahi untuk
memerintah.
B. Menurut Hennry B.Mayo
Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwakebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
Secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjalinnya kebebasan politik.
C. MenurutInternational Commission for Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuatkeputusan-keputusan politik diselenggarankan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepadamereka melalui suatu proses pemilihan yang beba
D. C.F. Strong,
Suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerin-tah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas
E. Samuel Huntington,
System politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara.
Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indosnesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde lama dengan konstitusi RIS dan UUDS 50 dikenal demokrasi liberal, setelah kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto dan orde baru diukenal demokrasi Pancasila, era reformasi sejak 1998 masih dikenal demokrasi Pancasila.
2.DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN
Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan, akan tetapi perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik.
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan.
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan.
Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia.
1. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.
2. Timokrasi,. Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah oligarchi
3. Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Tekanan penguasa semikin berat. Rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi.
4. Demokrasi. Pemerintahan secara demokrasi diutama-kan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebe-basan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip Anarki.
5. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany.
6. Tirany. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat peresaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan.
3.DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
Demokrasi dari system politik lebih luas dari bentuk pemerintahan.
Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi.
Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi.
Sistem politik demokrasi, system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Tidak sewenag-wenang. Kekuasaan tidak takterbatas. Mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik).
Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis.
4. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP
Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandang-an hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah.
5. DEMOKRATISASI
5. DEMOKRATISASI
Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis.
6.TAHAPAN DEMOKRASI
6.TAHAPAN DEMOKRASI
1. Pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
2. Pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi;
3. Konsolidasi demokrasi
4. Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.
7.CIRI-CIRI DEMOKRASI
1. Berlangsung secara evolusioner;
2. erubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan);
3. proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter.
HAK ASASI MANUSIA
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
· HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian darimanusia secara otomatis.
· HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
· HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasiatau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003)
Perkembangan Pemikiran HAM
Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
· Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
· Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
· Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
· Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government
Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right
Ø Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
Ø Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
Ø Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
Ø Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right
Ø Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
Ø Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
Ø Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
Ø Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
Ø Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
Ø Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
Ø Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
Ø Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
Ø Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
Ø Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
Ø Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
Ø Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
Ø Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
Ø Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
Ø Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
Ø Hak mendapatkan pengajaran
Ø Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM.
Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Jadi, bangsa adalah kesatuan budaya yang sudah terikat dalam sejarah. Sedangkan Negara ada karena adanya masyarakat, wilayah dan pemerintahan dan pengakuan oleh Negara lain. Demokrasi adalah kekuasaan oleh, dari dan untuk rakyat yang di dasari atas beberapa aspek demokrasi yang berada di Indonesia. Dan yang terakhir, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,Tahun 2008.
- Budiyanto, Drs., Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta,Erlangga,2004.
Larazkya Aska Pengertian dan Pemahaman Bangsa dan Negara from: http://www.scribd.com/doc/16039402/PKN
Santo Jia Asian Spirit from: http://www.docstoc.com/docs/1986592/06-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-_C_
Winarto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi,Paradigma Baru. Jakarta : PT Bumi Aksara.Sumber Internet :1.http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar